KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)

Yunanda, Rendy (2017) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016). Masters thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
JURNAL_RENDY.docx

Download (81kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum klausul Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum klausul Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa. 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Dengan disepakatinya suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausul penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase maka dapat dipastikan bahwa hanya lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tersebut diantaranya yaitu faktor undang-undang arbitrase itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Selain itu terhadap perjanjian yang memuat klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketanya maka apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut. 2. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mandiri, final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum melalui permohonan pembatalan putusan apabila terhadap putusan arbitrase tersebut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan terhadap pembatalan putusan ini maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase serta Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Selain itu upaya hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dengan ketentuan putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan akibat hukum dari tidak dapat dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase ini maka tidak terdapat kejelasan lebih lanjut karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mengenai penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dan tidak mengatur mengenai akibat dari penolakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu: 1. Dalam memeriksa suatu gugatan yang diajukan hendaknya Pengadilan Negeri memeriksa secara teliti terhadap gugatan tersebut khususnya mengenai sengketa dalam bidang perdagangan, karena apabila sengketa yang diajukan tersebut telah memuat suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut serta Pengadilan Negeri wajib menolak serta tiduk diperbolehkan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. 2. Hendaknya dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembaruan dapat dilakukan dengan mempertegas apakah putusan arbitrase tersebut benar merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat atau tidak karena apabila putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka seharusnya tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Dan apabila sifat final dan mengikat dalam putusan arbitrase dihapuskan maka hendaknya diberikan rumusan yang jelas mengenai akibat dari ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase. Kata kunci: Kepastian Hukum, Putusan Arbitrase.

Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: kphuk
Date Deposited: 14 Mar 2017 05:29
Last Modified: 14 Mar 2017 05:29
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/560

Actions (login required)

View Item View Item