AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

Ayu Miranda, Fretty (2017) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH. Masters thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
jurnal_tesis_pretty.docx

Download (49kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip perbankan syariah dalam perjanjian pembiayaan perbankan syariah. 2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan prinsip perbankan syariah dalam perjanjian pembiayaan perbankan syariah. 2. Apakah akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1.Penerapan prinsip syariah pada perjanjian perbankan di Bank syariah belum sepenuhnya telah sesuai dengan aturan syariah, karena di dalam perjanjian pembiayaan tersebut ditemui hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu : a. Perjanjian dibuat secara baku, dan ini tidak sesuai dengan syarat akad yaitu rukun akad, dimana dijelaskan di dalam rukun akad tersebut salah satu syaratnya adalah para pihak yang membuat akad. b. Tidak adanya keadilan dalam klausula-klausula dalam akad perjanjian pembiayaan perbankan tersebut. Jika kita lihat perjanjian pembiayaan perbankan syariah dari hukum perjanjian maka perjanjian pembiayaan perbankan tersebut telah sesuai dengan hukum, tetapi jika di lihat dari perjanjian perbankan syariah menurut hukum islam maka perjanjian pembiayaan perbankan syariah tersebut tidak sah dan menimbulkan akibat hukum menurut hukum islam. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif, serta akibat hukum dari syarat subyektif adalah dapat dibatalkan dan akibat hukum dari syarat obyektif adalah batal demi hukum. Berbeda dengan hukum islam dimana apabila tidak terpenuhinya rukun akad dan syarat terbentuknya akad, maka akad tersebut disebut akad batil, apabila tidak terpenuhinya rukun akad, syarat terbentuknya akad dan syarat syarat keabsahan akad maka akad tersebut disebut akad fasid, dan jika tidak terpenuhinya rukun akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad dan syarat berlakunya akibat hukum maka akad tersebut disebut akad maukuf. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu: 1. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah harus lebih ditingkatkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan kegiatan pembiayaan perbankan syariah sehingga didapatkannya keridhoan allah karna telah mengikuti petunjuk darinya. 2. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa melalui lembaganya yang bernama Dewan Syariah Nasional mengenai syarat sah perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga dengan adanya Fatwa tersebut Undang-undang perbankan syariah dapat diperbaiki dengan adanya aturan yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian menurut hukum islam. Sebagaimana kita ketahui perbankan syariah berpedoman pada hukum Islam, sudah seharusnya apa yang telah diatur di dalam ajaran agama Islam juga dilaksanakan di kehidupan, sebagaimana kita ketahui perbankan syariah masih mengikuti syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terciptanya perjanjian pembiayaan yang halal menurut ajaran islam. Kata kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Pembiayaan, Prinsip Perbankan Syariah.

Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: kphuk
Date Deposited: 14 Mar 2017 05:29
Last Modified: 14 Mar 2017 05:29
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/561

Actions (login required)

View Item View Item