Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)

Fauzani Raharja, Ivan (2017) Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
1. Ivan Fauzani R.pdf

Download (240kB) | Preview

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemekaran calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang didukung penelitian empiris dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, yang berhubungan dengan upaya pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini adalah calon Kecamatan Danau Kerinci Barat telah layak dan memenuhi persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan administratif, persyaratan fisik kewilayahan dan teknis. Untuk persyaratan teknis Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat memperoleh penilaian (skor) 391, sehingga keduanya berada pada kategori Mampu dan direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Terkait hal tersebut, berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, untuk sementara proses pemekaran daerah ditunda pembahasannya, karena saat ini pemerintah sedang menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Penataan Daerah dan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah) sebagai payung hukum dalam pembentukan dan penyesuaian daerah ke depan. Yaitu rancang bangun penataan daerah tingkat nasional yang meliputi strategi penataan daerah dan kondisi daerah otonom yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2016-2025. Sehingga diharapkan melalui penataan daerah kedepan, pemekaran daerah menjadi lebih rasional, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspirasi lokal. Kata Kunci: Kelayakan, Pemekaran, Administratif, Fisik Kewilayahan, dan Teknis,

Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: kphuk
Date Deposited: 03 May 2017 04:17
Last Modified: 03 May 2017 04:17
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/606

Actions (login required)

View Item View Item