Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

pahlefi, pahlefi (2017) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. fakultas hukum universitas jambi. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
7. Pahlefi.pdf

Download (82kB) | Preview

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan membahas dan menganalisis apakah pencatatan perkawinan sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bersifat memaksa, terlebih lagi apabila di hadapkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Pembahsan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan tentang keabsahan perkawinan yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan di catatkan. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami isteri dan anak yang di lahirkan. Akan tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan kekaburan makna kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan makna yang terpisah antara syarat sah perkawinan menurut agama dan pencatatan sebagai syarat administrasi yang tidak ada hubungan dengan syarat sah perkawinan. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Perkawinan

Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: kphuk
Date Deposited: 03 May 2017 04:17
Last Modified: 03 May 2017 04:17
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/612

Actions (login required)

View Item View Item