PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PERIZINAN MINYAK DAN GAS BUMI

FAUZANI, IVAN (0207) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PERIZINAN MINYAK DAN GAS BUMI. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
3. Ivan Fauzani.R.pdf

Download (112kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Kegiatan usaha minyak dan gas bumi selalu dituntut untuk mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Bumi selalu di atas. Untuk mewujudkan hal diberlakukanUndang-UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU-Migas). Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi Iangkah-pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha di ladang minyak dan gas bumi konflik kewenangan dalam penerapan sanksi administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam sebagai bahan menjadi penyelenggaraan kontrak kerjasama Migas di Indonesia. Pemerintahdaerahmendasarkantindakanpadakonteksotonomidaerah. SKK Migas menyatakan hal tersebut bukan kewenangan pusat (sentralisasi). Melalui penelitian normatif (legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini akan menelaah pertama, Apakah pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap perusahaan pemegang kontrak kerjasama Migas yang melanggar ketentuan izin lokasi Bagaimana tindakan hukum SKK Migas terhadap sanksi administrasi yang terapkan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan pemegang kontrak kerjasama Migas Pertama, Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi sehingga diperoleh agumentasi hukum mengenai kewenangan penerapan sanksia administrasi terhadap perusahaan pemegang kontrak kerjasama Migas yang melanggar ketentuan izin lokasi. Kedua, melakukan kajian tindakan hukum SKK Migas terhadap sanksi administrasi yang terapkan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan pemegang kontrak kerjasama Migas. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administrasi, Perizinan, Minyak dan Gas bumi

Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: kphuk
Date Deposited: 03 May 2017 04:17
Last Modified: 03 May 2017 04:17
URI: http://repository.unja.ac.id/id/eprint/616

Actions (login required)

View Item View Item