Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia

Harahap, Rahayu Repindowaty and Farisi, Mochammad (2020) Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4 (2). pp. 303-318. ISSN P-ISSN: 2580-1244 E-ISSN: 2580-2305

Text 10860-Article Text-28769-1-10-20201031.pdf Download (565kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan kepabeanan dalam mengawasi lalu lintas barang di Free Trade Zone (FTZ) ditinjau dari The Rivised Kyoto Convention 1999 dan untuk mengetahui bagaimana implikasi adanya Free Trade Zone terhadap pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini fokus pada pengaturan kewenangan kepabenan dalam mengawasi lalu lintas barang di Free Trade Zone ditinjau dari The Rivised Kyoto Convention 1999, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi adanya Free Trade Zone tersebut terhadap pendapatan Negara Indonesia. Adapun target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaturan dan apa saja kewenangan kepabeanan dalam mengawasi lalu lintas barang pada Free Trade Zone serta melihat bagaimana implikasi dengan adanya FTZ tersebut bagi Indonesia, salah satunya adalah potensi pendapatan Negara. Mengingat bahwa FTZ adalah suatu konsep dalam perdagangan internasional maka aturan dasarnya dibentuk oleh institusi internasional juga yaitu institusi Kepabeanan dunia yang bernama World Customs Organization (WCO). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) akan ditelaah isi kaidah hukum dari The Rivised Kyoto Convention 1999 yaitu suatu konvensi internasional tentang penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan yang mengatur salah satunya terkait dengan pengawasan pada FTZ dimana kewenangan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor di Indonesia secara kelembagaan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) sebagai institusi kepabeanan Indonesia. Kata Kunci: Kewenangan, lalu lintas barang, free trade zone

Type:	Article
Subjects:	J Political Science > JX International law
Depositing User:	RAHAYU REPINDOWATY HARAHAP
Date Deposited:	22 Mar 2021 18:55
Last Modified:	22 Mar 2021 18:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/17846

Actions (login required)

View Item