Nuriyatman, Eko and Hernanda, Trias (2020) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN. Datin Law Jurnal, 1 (1). pp. 11-18. ISSN 2722-9262
![]() |
Text
Jurnal Eko 2020 Datin Law Jurnal Vol 1 No 1.pdf Download (655kB) |
Abstract
Artikel ilmiah ini memuat tulisan mengenai tinjaun yuridis undang-undang pemerintahan daerah tentang kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia. Dalam artikel ini peneliti membahas mengenai dua hal, yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertambangan dan inkonsistensi antara undang-undang pemerintahan daerah terhadap undang-undang mineral batubara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif, konsep hukum yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Soetondyo Wigyosoebroto yang memiliki lima konsep hukum, namun dalam artikel ini penulis menggunakan konsep kedua dan kondep kelima yang dipaparkan oleh Soetondyo Wigyosoebroto. Berdasarkan hasil penulisan artikel ini di dapat data bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemberian izin kegiatan pertambangan berada pada pemerintah provinsi dan hal tersebut bertentangan dengan yang termuat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga di dalam penerapannya berlakulah asas lex specialis derogate legi generalisi. Perkembangan kegiatan petambangan yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap kegiatan pertambangan, dengan adanya kewenangan terhadap kegiatan pertambangan memiliki tujuan agar pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terpusat dan dapat meningkatkan perekonomia dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemerintahan Daerah, Pertambangan, Perizinan. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nuriyatman |
Date Deposited: | 22 Mar 2021 19:10 |
Last Modified: | 22 Mar 2021 19:10 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/17965 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |