KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRANATA, TAUFIK HALIM (2021) KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text (KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) Full Skripsi.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only until 3 Mei 2025. Available under License Creative Commons GNU LGPL (Software). Download (1MB) | Request a copy
	Text 1. Cover.pdf Download (10kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (740kB)
	Text BAB I.pdf Download (550kB)
	Text 11. BAB IV.pdf Download (193kB)
	Text 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: pertama, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum. Kata kunci: Dewan Pengawas KPK, Pimpinan KPK, Implikasi Hukum

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	?? sch_edu ??
Depositing User:	TAUFIK HALIM PRANATA
Date Deposited:	11 Jun 2021 02:22
Last Modified:	11 Jun 2021 02:22
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20369

Actions (login required)

View Item