ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENETAPAN KARANTINA WILAYAH DAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Eno, Sambolon (2021) ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENETAPAN KARANTINA WILAYAH DAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text tesis lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover.pdf Download (393kB)
	Text persetujuan, pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (980kB)
	Text Bab 1 baru-converted.pdf Download (290kB)
	Text Bab 5 baru-converted.pdf Download (45kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. 2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah pusat dalam penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan perspektif hak asasi manusia ke masa yang akan datang. Adapun perumusan masalah yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana pengaturan hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar; 2) bagaimana kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar dalam perspektif hak asasi manusia ke masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mengenai Pengaturan Hukum kewenangan pemerintah pusat tentang penetapan karantina wilayah di Indonesia saat ini harus di lakukan dengan selektif dimana kasus Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang termasuk ke dalam welfare emergency. Sifat kedaruratan Covid-19 tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian secara bersamaan sebagai akibat belum ditemukan analisis secara pasti, kapan pandemi Covid-19 berakhir.; 2) Kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan PSBB berdasarkan HAM di masa yang akan datang harus memperhatikan hak setiap manusia dimana Pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan derogable right (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun). Kata Kunci: Kewenangan, Penetapan Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Hak Asasi Manusia.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	ENO SAMBOLON
Date Deposited:	16 Jun 2021 06:59
Last Modified:	16 Jun 2021 06:59
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20560

Actions (login required)

View Item