PENGISIAN JABATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PERWIRA TINGGI POLRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Vinod, Mehra (2021) PENGISIAN JABATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PERWIRA TINGGI POLRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
Halaman Persetujuan dan Pengesahan.pdf

Download (953kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (187kB)
[img] Text
Bab V.pdf

Download (289kB)
[img] Text
Bab I.pdf

Download (627kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (229kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengisian jabatan Penjabat kepala daerah oleh perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Pengaturan pengangkatan Penjabat gubernur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri tidak membolehkan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur karena perwira tinggi tidak tergolong sebagai jabatan pimpinan tinggi madya kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian, dengan kata lain telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 2) Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 terhadap pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur, tidak memenuhi syarat dalam pembuatan keputusan dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan sehingga pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira tinggi Polri menimbulkan akibat hukum yakni menjadi tidak sah (ilegitimate) atau batal demi hukum, dan bilamana terdapat pihak yang menginginkan suatu kepastian hukum dan keadilan serta mencegah adanya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan tuntutan agar Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tersebut dinyatakan batal demi hukum/ tidak sah.

Type: Thesis (S2)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User: MEHRA
Date Deposited: 16 Jun 2021 01:13
Last Modified: 16 Jun 2021 01:13
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20568

Actions (login required)

View Item View Item