KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP MUTASI PEJABAT STRUKTURAL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Agrian putra, Try (2020) KEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP MUTASI PEJABAT STRUKTURAL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas jambi.

	Text COVER.pdf Download (29kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text BAB V.pdf Download (353kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (395kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Mutasi Pejabat Struktural dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap mutasi pejabat struktural dalam peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu penulis memfokuskan permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama bagaimana pengaturan kewenangan Kepala Daerah terhadap pelaksanakan mutasi pejabat struktural dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap mutasi pejabat struktural dalam peraturan Perundang-Undangan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan mutasi pejabat struktural dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan, pertama yang harus dilakukan dengan menerapkan sistem pengisian jabatan dan pembinaan kepegawaian dengan sistem pengisian jabatan yang didasarkan pada pendekatan merit system atau career system dan bukan dengan pendekatan nepotism atau spoil system. Pengisian jabatan dalam birokrasi didasarkan pada keahlian dan prestasi pribadinya melalui mekanisme perekrutan yang terbuka dan fair. Kedua ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural melalui system merit itu sendiri. Upaya hukum bagi pejabat pimpinan tinggi yang salah atau cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit pada proses pengisian Jabatan struktural adalah upaya represif dan penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Adapun saran dari penulis pertama menyarankan dibuat adanya Peraturan Daerah terkait tunjangan atau Lumpsum serta tempat tinggal dalam semasa melaksanakan tugasnya jika seorang ASN dimutasikan antar Kota atau Kabupaten. Kedua untuk mengukur kinerja pejabat struktural dilingkungan Pemerintahan Daerah perlu adanya inovasi dalam tehnologi yang berbentuk aplikasi didalam Playstore dan IOS yang berisikan laporan kegiatan harian secara online.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	TRY AGRIAN PUTRA
Date Deposited:	17 Jun 2021 07:01
Last Modified:	17 Jun 2021 07:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20663

Actions (login required)

View Item