PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

ISMAIL, ISMAIL (2021) PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, magister ilmu hukum.

	Text TESIS FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text COVER-converted.pdf Download (151kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (324kB)
	Text BAB 1.doc Download (174kB)
	Text BAB V.doc Download (58kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.doc Download (74kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan langusng dan tidak langsung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ismail
Date Deposited:	17 Jun 2021 02:21
Last Modified:	17 Jun 2021 02:21
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20723

Actions (login required)

View Item