PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi)

ULFAH, MONALISA (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PERNYATAAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (1MB)
[img] Text
DAPUS.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi; 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi disebabkan oleh faktor-faktor, Kantor Pertanahan Kota Jambi berupa kesalahan dalam pengukuran, pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya, kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis, tidak adanya peta tanah, tidak diterapkannya asas deliminasi kontradiktur dan tidak dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari. Sedangkan untuk para pihak berupa salah menunjuk batas tanah dan domisili salah satu pihak di luar kota; 2) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dilakukannya upaya tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah; melalui penertiban proses pendaftaran tanah dan melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di kelurahan.

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: ?? sch_edu ??
Depositing User: Monalisa Ulfah
Date Deposited: 17 Jun 2021 06:59
Last Modified: 17 Jun 2021 06:59
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20788

Actions (login required)

View Item View Item