PENGATURAN HAK ASASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONDISI DARURAT MENURUT CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

gustinov, gian (2021) PENGATURAN HAK ASASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONDISI DARURAT MENURUT CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). S1 thesis, hukum.

	Text SKRIPSI GIAN GUSTINOV RRB10014101 ....pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)
	Text COVER.pdf Download (87kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (83kB)
	Text BAB I.pdf Download (226kB)
	Text BAB V.pdf Download (88kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB)

Abstract

ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang secara kodrati melekat dalam diri manusia dan harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian lebih kepada masalah HAM dengan membentuk Komisi HAM di bawah DEWAN EKONOMI dan SOSIAL PBB. sejak saat itu, muncullah berbagai macam pengaturan HAM regional di dunia. Di dunia masih banyak kasus pelanggaran HAM terutama terhadap perempuan, diskriminasi gender masih terlihat di beberapa negara, hal tersebut membuat terciptanya CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang bertujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan. Penghapusan diskriminasi tersebut berperan sebagai pengaruh utama perempuan menuju kesetaraan gender. Anti-diskriminasi dikenal pula dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama adalah hak setiap warga negara di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan tenaga kerja. Keberlakuan hak tersebut bagi perempuan, terlihat dari dalam kondisi darurat sekalipun kita harus melihat adanya hak asasi manusia pada seorang perempuan dari sejak ia dilahirkan di dunia ini, sehingga kaum perempuan juga dijamin dan dilindungi hak mereka oleh konstitusi secara nasional maupun internasional. Dengan munculnya konvensi ini, maka setiap negara yang turut terlibat meratifikasi konvensi tersebut dianjurkan untuk mematuhinya dan menuangkannya dalam setiap undang-undang ataupun kebijakan yang diberlakukan terhadap warganya. Jika aturan ini dilanggar, maka negara tersebut akan memperoleh sanksi yang tegas dari PBB. Dalam kondisi apapun sekalipun itu dalam kondisi darurat seorang perempuan harus bisa mendapatkan haknya tanpa perlakuan diskiminasi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	GIAN GUSTINOV
Date Deposited:	18 Jun 2021 03:30
Last Modified:	18 Jun 2021 03:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20878

Actions (login required)

View Item