URGENSI PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN RI

Dwi Putra, Satrio Novianto (2021) URGENSI PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN RI. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (839kB)
	Text COVER.pdf Download (37kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN, HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (575kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text BAB I.pdf Download (477kB)
	Text BAB IV.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB)

Abstract

ABSTRAK Konsep ambang batas Parliamentary Threshold yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 sebesar 4% (empat persen) ternyata pada realitanya tidak berjalan sesuai harapan untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen. Justru hasilnya sama dengan pemilu pada tahun 2009, yaitu 9 partai politik lolos dengan ambang batas parlemen 2,5% (2 koma lima persen) pada waktu itu. Dan Kemudian muncul pertanyaan berapakah ambang batas parlemen yang efektif untuk diterapkan pada pemilu mendatang dan bagaimana Sistim ketatanegaraan indonesia meninjau tentang ambang batas parliamentary threshold tersebut.? Fokus penelitian skripsi ini adalah tentang urgensi penerapan ambang batas pariamentary threshold dalam pemilu menurut sistem ketatanegaraan republik indonesia. Skripsi ini merupakan library reserch (studi pustaka) dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada pandangan teoritis dan di tinjau dari kajian filosofis dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, (Parliamentary Threshold) yang telah diterapkan pada pemilu 2019 dianggap belum efektif dan belum mampu menyederhanakan partai politik di parlemen. Hal ini terbukti dengan terjadinya praktik-praktik sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ketatanegaraan menjadi tidak efektif dan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang lahir dari banyak kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan deadlock. Namun, besaran angka 4% (empat persen) pada pemilu 2019 merupakan angka yang masih kecil, artinya ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4% (empat persen) itu belum terlalu signifikan untuk dapat menyederhanakan partai politik di Indonesia. Kata Kunci : Sistem ketatanegaraan, Sistem presidensial, Partai Politik, Pemilu, Parliamentary Threshold

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SATRIO NOVIANTO DWI PUTRA
Date Deposited:	25 Jun 2021 01:35
Last Modified:	25 Jun 2021 01:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21038

Actions (login required)

View Item