PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sholahuddin, Abdul Aziz and Lasmadi, Sahuri and Sudarti, Elly (2021) PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, University Of Jambi.

	Text COVER.pdf Download (248kB)
	Text PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (665kB)
	Text BAB I.pdf Download (600kB)
	Text BAB V.pdf Download (516kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1)Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan. 2)Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan?.2)Bagaimana Akibat Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan?.Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa:1)Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan tentang hak-hak Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas melalui penetapan pengadilan (dari tiga kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diteliti tidak satupun keputusan pengadilan memutuskan ganti rugi dari pelaku tindak pidana lalu lintas); dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) dengan persyaratan yang ketat.2)Akibat Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Di Tingkat Penyidikan belum diatur secara jelas dan tegas, karena Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Karena pengaturan tersebut kabur atau tidak tegas, maka akibatnya korban tindak pidana lalu lintas sulit mendapatkan hak-haknya. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk:1)Merevisi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menambahkan kewajiban penegak hukum untuk melaksanakan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. 2)Memberikan perlindungan hukum hak-hak korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana, karena korban mengalami kerugian material dan psikologis, apalagi kalau kecelakaan tersebut luka berat, maka sangat menyulitkan untuk melaksanakan pekerjaan, selain itu pada setiap tingkat penegakan hukum, korban diperlukan kehadirannya sebagai saksi, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	ABDUL AZIZ SHOLAHUDDIN
Date Deposited:	24 Jun 2021 03:25
Last Modified:	24 Jun 2021 03:25
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21130

Actions (login required)

View Item