AKIBAT HUKUM NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT DENGAN JABATAN NOTARIS

Muzoffar, Muhammad Agung (2021) AKIBAT HUKUM NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT DENGAN JABATAN NOTARIS. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover.pdf Download (34kB)
	Text Pengeshan dan persetujuan.pdf Download (2MB)
	Text Abstrak.pdf Download (11kB)
	Text BAB V.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 43/2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perluasan pihak-pihak pelapor dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Perluasan para pihak pelapor salah satunya adalah notaris. Adapun rumusan masalahnya 1.Bagaimana Ketentuan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan? 2.Bagaimana Akibat Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan Jabatan Notaris?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum. 1. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan bentuk atribusi/pelimpahan kewenangan dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-ndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melanggar kerahasiaan jabatan notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK sesuai dengan Pasal 28, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 UUTPPU 2. Konsekuensi dari diaturnya notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah notaris dikenai kewajiban untuk menerapkan Prinsip mengenali Pengguna jasa (PMPJ) dan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/atau denda administratif. ABSTRACT Government Regulation Number 43/2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is an expansion of reporting parties in terms of eradicating and preventing money laundering. One of the reporting parties is a notary. The formulation of the problem 1. What are the provisions of a Notary as a Reporting Party in Suspicious Financial Transactions? 2. What are the Legal Consequences of a Notary as a Reporting Party in Suspicious Financial Transactions related to Notary Positions?. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The theory used is the theory of legal certainty and the theory of legal responsibility. 1. The ratification of Government Regulation Number 43 of 2015 is a form of attribution/delegation of authority from the provisions of Article 17 paragraph (2) of Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. Notaries as reporting parties in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering do not violate the confidentiality of the position of a notary in submitting suspicious financial transaction reports to PPATK in accordance with Article 28, Article 41 paragraph (2) and Article 45 of Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering 2. The consequences of the arrangement of a notary as the reporting party as regulated in Article 3 of Government Regulation no. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, a notary is subject to the obligation to apply the principle of Customer due diligence (CDD) and is obliged to submit reports of suspicious financial transactions to PPATK. Notaries who do not carry out their obligations to submit suspicious financial transaction reports may be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, announcements to the public regarding actions or sanctions and/or administrative fines.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Muhammad Agung Muzoffar
Date Deposited:	30 Jun 2021 04:24
Last Modified:	30 Jun 2021 04:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21826

Actions (login required)

View Item