PERANAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Sormin, Yohana Anggieta (2021) PERANAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Hukum.

	Text Skripsi Yohana Anggieta Sormin.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover.pdf Download (120kB)
	Text Halaman Persetujuan dan Halaman Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (88kB)
	Text Bab I.pdf Download (306kB)
	Text Bab Kesimpulan.pdf Download (89kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (174kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui peranan faktual jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. 2) untuk mengetahui akibat hokum dari pengawasan jaksa yang belum optimal terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peran faktual jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. 2) apa akibat hukum dari pengawasan jaksa yang belum optimal terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis tentang Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Menurut Undang�Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disimpulkan: 1) bahwa selama ini peran faktual jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi hanya sebatas melakukan pengawasan yang bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang harus diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut. 2) tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap jaksa yang tidak mengawasi narapidana, dan juga terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. Saran kedepannya yaitu: 1) perlunya untuk membuat juklak dan juknis mengenai pengawasan lebih lanjut oleh jaksa serta dibuat anggaran biaya dan prasarana bagi jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. 2) adanya sanksi yang dapat diberikan bagi jaksa maupun narapidana yang tidak menjalankan kewajibannya. Kata Kunci: Peranan Jaksa, Pengawasan, Pembebasan Bersyarat

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	YOHANA ANGGIETA SORMIN
Date Deposited:	12 Jul 2021 05:00
Last Modified:	12 Jul 2021 05:00
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/22693

Actions (login required)

View Item