KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

IQBAL, AHMAD (2021) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. S2 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Cover.pdf Download (109kB)
	Text Abstrak.pdf Download (198kB)
	Text Bab V Penutup atau Kesimpulan.pdf Download (11kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (234kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk untuk menganalisis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran dan penyelesaiaan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undang-undangan Indonesia. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan sengketa pemilihan Kepala Daerah dalam perspektif peraturan perundang Undang-undangan Indonesia, yang kedua bagaimana penyelesaian sengketa Kepala Daerah melalui quasi judicial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masing-masing jenis lembaga peradilan dalam perspektif peraturan perundang Undang-undangan Indonesia. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia ada tiga jenis pelanggaran menurut undang-undang, yakni (1) Pelanggaran administrasi Pemilu (2) Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana Pemilu) (3) Pelanggaran Kode etik Pemilu dan dua jenis Sengketa yakni (1) Sengketa proses pemilu (2) Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya. Dalam pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Untuk tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya. Dalam pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Untuk tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan para anggota Bawaslu harus diberikan upgrade knowlagde tentang hukum positif sehingga mereka dalam membuat atau melahirkan suatu keputusan yang tepat dan adil. Kata Kunci : Kewenangan Bawaslu, Sengketa Pilkada

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Ahmad Iqbal
Date Deposited:	14 Jul 2021 04:07
Last Modified:	14 Jul 2021 04:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/22824

Actions (login required)

View Item