IMPLIKASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

SONIA UTAMI, ASRI (2021) IMPLIKASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. S2 thesis, kenotariatan.

	Text Cover.pdf Download (338kB)
	Text BAB V.pdf Download (197kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text lembar persetujuan.pdf Download (65kB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada para pihak yang beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum studi kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 252/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pus. Adapun perumusan masalah yang diangkat yaitu: 1) bagaimana implikasi hukum peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum; 2) bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak yang beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum studi kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 252/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pus; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu: 1) implikasi hukum peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-sewaktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat. Tetapi setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan; maka sertipikat tanah tak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 2) Perlindungan hukum kepada para pihak yang beritikad baik dalam peralihan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum studi kasus PN Jakarta Pusat No. 252/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pus tidak dikemukakan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni antara kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dengan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian jual beli tanah tersebut. Disarankan agar pendaftaran tanah Indonesia ke depannya haruslah memilih sistem positif, agar tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertipikat hak atas tanah, tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil maupun materil) dan Nemo plus juris. Kata kunci: Peralihan, Hak Atas Tanah, Implikasi Hukum.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	ASRI SONIA UTAMI
Date Deposited:	14 Jul 2021 02:31
Last Modified:	14 Jul 2021 02:31
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/22905

Actions (login required)

View Item