PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yoe, aveciena (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.

	Text COVER.pdf Download (204kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (609kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text BAB V atau BAB KESIMPULAN.pdf Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)

Abstract

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana kewajiban dari pelaku usaha pedagang kaki lima dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, namun kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima dalam peraturan daerah kota Jambi tersebut belum diatur dengan baik menurut peraturan perundang-undangan, sehingga apabila pelaku usaha pedagang kaki lima menjual produk makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, peraturan daerah kota Jambi tidak dapat digunakan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima, dikarenakan pengaturan pedagang kaki lima hanya terdapat dalam peraturan daerah saja dan belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan daerah kota Jambi yang mengatur tentang kewajiban pedagang kaki lima masih memerlukan pembaharuan dimasa yang akan datang, sehingga apabila ada pelaku usaha pedagang kaki lima yang melanggar berupa menjual produk makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, akan diatur dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 yang mempunyai norma hukum yang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima. Kata Kunci: Perda, Konsumen, Pedagang Kaki Lima

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Aveciena Yoe
Date Deposited:	19 Jul 2021 06:52
Last Modified:	19 Jul 2021 06:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/23330

Actions (login required)

View Item