analisis terhadap undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan

eko putra, aditya (2021) analisis terhadap undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text cover.pdf Download (43kB)
	Text ABSTRAK(1).pdf Download (169kB)
	Text KATA PENGANTAR(1).pdf Download (168kB)
	Text BAB I(1).pdf Download (484kB)
	Text BAB II(2).pdf Download (452kB)
	Text BAB III(1).pdf Download (453kB)
	Text BAB IV(1).pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA(1).pdf Download (384kB)

Abstract

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ABSTRAK UU No.24 Tahun 2013 menyatakan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-elekteronik,Permendagri No.2 Tahun 2016 Menyatakan, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan mengenai kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana kedudukan Kartu Identitas Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Untuk menganalisis kedudukan Kartu Identitas Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil akhir penelitian menunjukan bahwa Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil salah satu nya adalah melakukan penertiban dokumen, Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan berdasarkan Undang-undang Administrasi kependuduk, Seperti pengaturan tentang dokumen kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak. Adapun potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yakni tidak adanya kedudukan mengenai kartu identitas anak di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, Adapun kartu identitas anak hanya di atur dalam Peraturan mentri dalam negeri Nomor 2 tahun 2016, hal ini jelas adanya kekaburan Norma hukum didalam Undnag-undang Administrasi kependudukan. Kata Kunci: Analisis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ADITYA EKO PUTRA
Date Deposited:	26 Jul 2021 02:43
Last Modified:	26 Jul 2021 02:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24013

Actions (login required)

View Item