PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DESEASE

Nawfal, Rizqi Pascahuda (2021) PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DESEASE. S1 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Nawfal Rizqi Final Jilid Keras.pdf Download (952kB)
	Text Cover.pdf Download (209kB)
	Text lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (841kB)
	Text abstract.pdf Download (186kB)
	Text BAB 1.pdf Download (601kB)
	Text BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (444kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi.; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptal approach). Penulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi dan akibat hukum dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dapat menjadi instrumen dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Namun, penjelasan mengenai keadaan bencana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum cukup tegas karena tidak memuat jenis bencana lain. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah menimbulkan Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan konflik norma terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat memberikan kekebalan hukum kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga dapat menghindari Komite Stabilitas Sistem Keuangan beserta anggotanya dari jeratan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut juga menimbulkan potensi akan terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat. Kata kunci: Pidana Mati, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pandemi Coronavirus Desease.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	NAWFAL RIZQI PASCA HUDA
Date Deposited:	26 Jul 2021 03:19
Last Modified:	26 Jul 2021 03:19
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24147

Actions (login required)

View Item