Otonomi Daerah Bukan Sengketa

Syam, Fauzi and Sudirman, Sudirman and Suhardi, Edi Otonomi Daerah Bukan Sengketa. In: Otonomi Daerah Bukan Sengketa. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA), pp. 1-163.

Text Buku Otonomi Daerah Bukan Sengketa.pdf Download (78MB)

Abstract

Sengketa otonomi daerah di Indonesia pasca pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah cukup luas dan kompleks. Termasuk di Provinsi Jambi. Ditinjau dari subyek yang bersengketa, hampir semua Daerah di dalam Provinsi Jambi telah bersengketa, baik antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota maupun antar Kabupaten/Kota. Dari obyek yang bersengketa, Cakupannya sangat luas dan beragam. Mulai dari sengketa tapal batas, sengketa tentang kehutanan (pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan), perkebunan, perhubungan, kelautan/perikanan, hingga sengketa bidang tata ruang. Dari sudut intesitas sengketa, beberapa sengketa tersebut bukan lagi sebatas perbedaan persepsi dan mempertanyakan hal-hal yang berbeda tentang penerapan hukum jalannya pelaksanaan otonomi daerah, tetapi sudah sampai pada sengketa terbuka yang menyebabkan terjadinya perusakan aset dan kekerasan fisik. Materi buku ini, yang diangkat dari hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA) berusaha menjelaskan perlunya sengketa otonomi daerah ditangani dan diselesaikan secara khusus oleh Daerah, termasuk membuat pengaturan tentang mekanisme dan penyelesaian sengeta otonomi daerah, meliputi: (1) potensi sengketa otonomi daerah pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999; (2) efektifitas mekanisme penyelesaian sengketa otonomi daerah yang ada sekarang ini; (3) kemungkinan pembentukan suatu lembaga yang akan membantu Pemda dalam upaya penyesaian sengekta otonomi darah yang terjadi.

Type:	Book Section
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Syam
Date Deposited:	27 Oct 2017 02:33
Last Modified:	27 Oct 2017 02:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/2421

Actions (login required)

View Item