ANALISIS YURIDIS PRINSIP CHECK AND BALANCE ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Astuti, Anis (2021) ANALISIS YURIDIS PRINSIP CHECK AND BALANCE ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text skripsi anis astuti (B10017211).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (20kB)
	Text lembar pengesahan dan lembar persetujuan.pdf Download (302kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (284kB)
	Text BAB III PEMBAHASAN.pdf Download (503kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Oleh: Anis Astuti B10017211 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis prinsip check and balance antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis proses check and balance antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya prinsip check and balance antara Presiden dan DPR RI terlihat pada saat Presiden dan DPR RI menggunakan peran serta kewenangannya masing-masing dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, DPR RI dengan kewenangannya seharusnya melakukan pembahasan serta meninjau RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang yang merupakan produk hukum eksekutif, dan proses check and balance antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 terjadi pada tahap pembahasan dan tahap pengesahan Kata Kunci: Prinsip Check And Balance, Presiden, DPR RI, Pembentukan Undang-Undang

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ANIS ASTUTI
Date Deposited:	26 Jul 2021 06:50
Last Modified:	26 Jul 2021 06:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24424

Actions (login required)

View Item