STUDI PERBANDINGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

ISMANTO, ISMANTO (2021) STUDI PERBANDINGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA. S3 thesis, DOKTOR ILMU HUKUM.

	Text COVER-dikonversi.pdf Download (41kB)
	Text Persetujuan Disertasi-digabungkan.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (34kB)
	Text BAB VI-dikonversi.pdf Download (76kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (216kB)

Abstract

Tujuan dari Penelitian Disertasi ini adalah: (1) Untuk menganalisis Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia; (2) Untuk Mengetahui dan menemukan Perbedaan dan Persamaan serta Kelemahan dan Keunggulan KPK dan SPRM; (3) Untuk menemukan Formulasi Ideal Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Indonesia kedepan. Permasalahan, (1) Bagaimana Pengaturan Tugas dan Wewenang KPK dan SPRM; (2) Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Tugas dan Wewenang KPK dan SPRM, Kelemahan dan keunggulan Masing-masing; (3) Bagaimana Formulasi KPK yang Ideal untuk Indonesia kedepan. Metode, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Dalam pendekatan perbandingan hukummenggunakan metode Micro Comparison dengan tahapan Deskripsi, Identifikasi dan Eksplanatoris. Kesimpulan dari Penelitian, (1) KPK sebagai pendorong terhadap optimalisasi tugas dan wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan tugas koordinasi, supervisi. KPK sebagai Kekuasaan Pemerintah, dan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, membentuk jaringan kerja yang kuat dengan institusi yang telah ada sebagai Mitra yang kondusif sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lebih efektif dan efisien. KPK harus mampu mengurangi ketimpangan hubungan antar lembaga penegak hukum dan melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. SPRM adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan rasuah sehingga dapat mewujudkan Malaysia yang bersih dan bebas dari rasuah. KPK dan SPRM memiliki sedikit persamaan dan banyak perbedaan. Meski demikian KPK juga sudah memiliki tugas dan wewenang yang baik hanya saja implementasinya banyak hambatan. (3) KPK yang Ideal untuk Indonesia kedepan adalah KPK yang mampu melaksanakan tugas utama nya sebagai lembaga Pencegahan Korupsi melalui Strategi MIAP dengan penguatan fungsi pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mensinergikan dan mengintegrasikan strategi Pencegahan, Penindakan dan Edukasi atau kesadaran publik. Disarankan (1) KPK bersinergi dengan lembaga penegak hukum yang ada untuk melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan dan pemberantasan korupsi, (2) Baik KPK maupun SPRM saling memberi informasi, saran dan kritikan demi perbaikan dan pembenahan lembaga Anti-Korupsi kedua negara, (2) Diharapkan Pemerintah dan DPR memberi dukungan kepada KPK dan lembaga penegak hukum lain dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kata Kunci : Tugas dan Wewenang KPK dan SPRM

Type:	Thesis (S3)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > S3 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISMANTO
Date Deposited:	27 Jul 2021 06:24
Last Modified:	27 Jul 2021 06:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24669

Actions (login required)

View Item