ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Julyanda, Muhammad tri (2021) ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. S1 thesis, Ilmu hukum.

	Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB)
	Text COVER.pdf Download (41kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN..pdf Download (36kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (31kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text BAB I.pdf Download (561kB)
	Text BAB IV_compressed.pdf Download (47kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelesaian Sengketa Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi? Dan apa akibat hukum putusan mahkamah konstitusi dalam putusan pembubaran partai politik. Tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau studi bahan kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan reperensi lainnya. Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Yudisial dengan mengemban tugas dan wewenang yang sagat besar. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dibubarkan suatu partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum yang dilakukan partai politik, namun sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengikat mengenai akibat hukum pembubaran partai politik khususnya terhadap status anggota DPR dari partai yang dibubarkan. Apabila dikemudian hari ada partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan timbul ketidakpastian hukum terkait status anggota DPR dari partai yang telah dibubarkan. Simpulan dari penelitian ini ialah sebagai akibat dibubarkannya suatu partai politik, anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan harus diberhentikan dari jabatannya dan akibat hukum ini harus diatur sesuai dengan UUD NRI 1945 agar bersifat mengikat dan menimbulkan kepastian hukum. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Konstitusi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Tri Julyanda
Date Deposited:	28 Jul 2021 02:17
Last Modified:	28 Jul 2021 02:17
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24703

Actions (login required)

View Item