PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI

MURFFI, ILLHAM (2021) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI. S1 thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text SKRIPSI ILHAM-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text (i) COVER-dikonversi.pdf Download (30kB)
	Text persetujuan skripsi.pdf Download (183kB)
	Text pengesahan skripsi.pdf Download (229kB)
	Text ABSTRAK ilham-dikonversi.pdf Download (10kB)
	Text BAB I illham-dikonversi.pdf Download (268kB)
	Text BAB IV illham-dikonversi.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA illham-dikonversi.pdf Download (145kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengikat hakim dalam menjatuhkan pidana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan mengikat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikat hakim dalam menjatuhkan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dijelaskan dalam Pasal 20 telah ditegaskan bahwa pedoman pemidanaan tidak mengurangi kewengan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya peraturan lebih lanjut yang menunjang sebagai pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi lainnya seperti pengaturan mengenai korporasi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor lainnya yang belum dijangkau oleh PERMA ini

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ILLHAM MURFFI
Date Deposited:	28 Jul 2021 04:00
Last Modified:	28 Jul 2021 04:00
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24916

Actions (login required)

View Item