ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pane, Andina Rasica Milyani (2021) ANALISIS PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text COVER SKIRPSI-dikonversi (1).pdf Download (21kB)
	Text halaman persetujuan-dikonversi-digabungkan.pdf Download (15kB)
	Text ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (10kB)
	Text BAB I-dikonversi.pdf Download (224kB)
	Text BAB VI PENUTUP-dikonversi.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (104kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana Politik Hukum Pemilihan Kepala Desa sebagai Ius constituendum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kons2eptual, dan pendekatan historis. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa telah mengalami beberapa perkembangan pengaturan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut erat kaitannya dengan arah politik hukum pengaturan pemerintahan daerah itu sendiri. Perubahan hukum pemerintahan daerah sangat tergantung dari situasi dan arah politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan berubah-ubah, dimulai dari masa 1945-1949, masa Dekrit Presiden, orde lama, orde baru hingga masa setelah reformasi,sebagai Ius Constituendum Partisipasi tokoh masyarakat atau lembaga adat disetiap daerah seharusnya dilibatkan secara spesifik dalam pemilihan calon kepala desa, serta dicantumkannya persyaratan yang sesuai dengan adat istiadat daerah tersebut pada Peraturan Daerah Atau Peraturan Bupati. Karena perbedaan adat istiadat disetiap daerah sehingga seharusnya terdapat kekhususan peraturan yang secara langsung melibatkan lembaga adat dalam jalannya proses pemilihan calon kepala desa yang menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Serentak, Otonomi daerah dan Otomomi desa,

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ANDINA RASICA MILYANI PANE
Date Deposited:	28 Apr 2022 02:53
Last Modified:	28 Apr 2022 02:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24976

Actions (login required)

View Item