PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DI BADAN PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA JAMBI (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daereah (BPPRD) Kota Jambi

Hamonangan, Rizki Satria (2021) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DI BADAN PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA JAMBI (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daereah (BPPRD) Kota Jambi. S1 thesis, HUKUM.

	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text COVER.pdf Download (26kB)
	Text Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan.pdf Download (85kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text BAB I.pdf Download (184kB)
	Text BAB IV KESIMPULAN & SARAN.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB)

Abstract

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang Kewenangan BPPRD Kota Jambi dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang terutang, serta Penegakan Hukum bagi wajib pajak Bumi dan bangunan yang terutang di Kota Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian secara langsung kelokasi penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari sumber data yang didapat langsung dari pihak terkait, dan data hukum skunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak harus lah dtingkatkan demi terciptanya masyarakat Wajib Pajak. Peran BPPRD diharapkan mampu untuk berkerja sama dengan masyarakat demi terselenggarannya pembayaran pajak. Kata kunci : Penerapan Sanksi administrasi, Kewenangan BPPRD, Penegakan Hukum.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	HAMONANGAN
Date Deposited:	27 Apr 2022 06:19
Last Modified:	27 Apr 2022 06:19
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25321

Actions (login required)

View Item