PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA SUKA MAKMUR DALAM PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016

wahyu aprianto, risky (2021) PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA SUKA MAKMUR DALAM PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text Skripsi revisi sidang Risky-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text cover-dikonversi.pdf Download (63kB)
	Text lembar persetujuan dan lembar pengesahan.pdf Download (837kB)
	Text abstrak-dikonversi.pdf Download (30kB)
	Text BAB I-dikonversi.pdf Download (301kB)
	Text bab IV-dikonversi.pdf Download (84kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (35kB)

Abstract

ABSTRAK Kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai pemegang otoritas pengelolaan aset desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, mendirikan pengelola dan petugas manajemen aset desa, menentukan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan keamanan aset desa, mengusulkan pengadaan, pemindahan dan penghapusan aset desa strategis melalui konsultasi desa, menyetujui pengalihan yang diusulkan, penghapusan aset desa dalam batas kewenangan, dan menyetujui usulan penggunaan aset desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan aset desa dan untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan aset desa dari perspektif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian yuridis empiris yang dianalisis dengan menggunakan metode analitis kualitatif, dimana Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling yakni pemilihan sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2016 telah dilaksanakan tetapi ada beberapa indikator yang gagal dan ada beberapa kendala dalam proses pengelolaan aset desa Suka Makmur. Kata kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Aset Desa

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	APRIYANTO
Date Deposited:	05 Aug 2021 03:55
Last Modified:	05 Aug 2021 03:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25381

Actions (login required)

View Item