PEKRI, SATRIA (2021) ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Universitas jambi.
![]() |
Text
SATRIA PEKRI (B10017119).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
1. Cover.pdf Download (17kB) |
![]() |
Text
persetujuan.pdf Download (238kB) |
![]() |
Text
pengesahan.pdf Download (267kB) |
![]() |
Text
5. ABSTRAK.pdf Download (86kB) |
![]() |
Text
7. BAB I Pendahuluan.pdf Download (427kB) |
![]() |
Text
10.BAB IV SKRIPSI SATRIA.pdf Download (89kB) |
![]() |
Text
11.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) |
Abstract
ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Oleh: SATRIAPEKRI NIM: B10017119 Pembimbing: ANSORULLAH, S.H., M.H. MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kewenangan antara Bawaslu dengan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus hukum. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, hubungan kewenangan antara Bawaslu dengan KPU terjadi perbedaan penafsiran pada proses pendaftaran Bacaleg 2019 karena terdapat benturan penafsiran terhadap bunyi Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta konflik kewenangan antara Bawaslu dengan KPU; Kedua, konsep ideal kewenangan Bawaslu dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu kedepan khususnya pada proses pendaftaran ialah sebaiknya Bawaslu dan KPU saling beritikad baik untuk bertemu dalam rangka melakukan penyaaman penafsiran terhadap peraturan yang ada, baik terhadap bunyi penafsiran Undang-Undang pemilu, dan peraturan KPU, serta tugas dan wewenang kedua lembaga Negara ini. Kata kunci: Hubungan, Kewenangan, Bawaslu, KPU, Pemilu.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pekri |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 03:33 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 03:33 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25836 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |