ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEKRI, SATRIA (2021) ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Universitas jambi.

[img] Text
SATRIA PEKRI (B10017119).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
1. Cover.pdf

Download (17kB)
[img] Text
persetujuan.pdf

Download (238kB)
[img] Text
pengesahan.pdf

Download (267kB)
[img] Text
5. ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[img] Text
7. BAB I Pendahuluan.pdf

Download (427kB)
[img] Text
10.BAB IV SKRIPSI SATRIA.pdf

Download (89kB)
[img] Text
11.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (224kB)

Abstract

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DENGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Oleh: SATRIAPEKRI NIM: B10017119 Pembimbing: ANSORULLAH, S.H., M.H. MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kewenangan antara Bawaslu dengan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus hukum. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, hubungan kewenangan antara Bawaslu dengan KPU terjadi perbedaan penafsiran pada proses pendaftaran Bacaleg 2019 karena terdapat benturan penafsiran terhadap bunyi Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta konflik kewenangan antara Bawaslu dengan KPU; Kedua, konsep ideal kewenangan Bawaslu dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu kedepan khususnya pada proses pendaftaran ialah sebaiknya Bawaslu dan KPU saling beritikad baik untuk bertemu dalam rangka melakukan penyaaman penafsiran terhadap peraturan yang ada, baik terhadap bunyi penafsiran Undang-Undang pemilu, dan peraturan KPU, serta tugas dan wewenang kedua lembaga Negara ini. Kata kunci: Hubungan, Kewenangan, Bawaslu, KPU, Pemilu.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pekri
Date Deposited: 10 Sep 2021 03:33
Last Modified: 10 Sep 2021 03:33
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25836

Actions (login required)

View Item View Item