TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAN PEMILIHAN KEPALA DAERH BERDASARKAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WILLIA SAPUTRA, BENI (2021) TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAN PEMILIHAN KEPALA DAERH BERDASARKAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas jambi.

	Text SKRIPSI BENI WILLIA SAPUTRA.pdf Download (1MB)
	Text COVER BENI.pdf Download (96kB)
	Text persetujuan.pdf Download (81kB)
	Text pengesahan.pdf Download (174kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (130kB)
	Text BAB IV.pdf Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB)

Abstract

TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BENI WILLIA SAPUTRA B10017063 ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Elektronik Voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Elektronik voting akan dikaji untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pada skala Pemilihan Umum Kepala Daerah demi tercapainya efektivitas dan efisiensi Pemilihan, selain itu dapat meminimalkan biaya penyelenggaraan, mempersingkat waktu pemungutan hingga proses penghitungan suara, dan masih ada beberapa keuntungan lain yang dapat di capai dari penerapan Elektronik Voting ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa problematika hukum penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tipe penelitiann yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum untuk menerapkan sistem Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya peraturan KPU yang akan dijadikan landasan untuk menerapkan sistem Elektronik Voting ini, selain itu sistem ini juga perlu dikaji kembali untuk diterapkan karena masih ada beberapa kelemahan didalam proses penerapannya yang memungkinkan akan menghambat kesuksesan pelaksanaannya. Kata Kunci: Penerapan Elektronik Voting, Pemilihan Umum Kepala Daerah

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SAPUTRA
Date Deposited:	14 Sep 2021 02:22
Last Modified:	14 Sep 2021 02:22
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25882

Actions (login required)

View Item