KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2016 DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO KECAMATAN JANGKAT TIMUR)

ALFATONI, MUHAMAD (2021) KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2016 DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO KECAMATAN JANGKAT TIMUR). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Cover.pdf Download (217kB)
	Text Halaman Pengesahan dan Persetujuan.pdf Download (563kB)
	Text ABSTRAK-convertido.pdf Download (10kB)
	Text BAB I-convertido.pdf Download (218kB)
	Text BAB IV-convertido.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-convertido.pdf Download (138kB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa dalam yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016, dan apakah pengaturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dan dilakukan dengan Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan kasus yang dimaksud yaitu berdasarkan studi kasus pemilihan Kepala Desa Simpang Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa di Kabupaten Merangin terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan tersebut yaitu mengenai syarat calon kepala desa pada Pasal 21 huruf g dan z, ketua panitia pemilhan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (4) huruf a, ketentuan persyaratan pemilih pada Pasal 10 huruf a, ketentuan prosedur pendaftaran pemilih yang terdapat pada Pasal 11, ketentuan pengesahan DPT oleh BPD pada Pasal 11 ayat (4),(5),(6), serta ketentuan penetapan calon terpilih oleh BPD pada Pasal 27 ayat (2). Dari pengaturan tersebut tidak juga efektif dan membawa permasalahan dalam pelaksanaan nya dilapangan sebagai mana pemilihan Kepala Desa Simpang Talang Tembago. Saran yang penulis ajukan adalah dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 sehingga menjadi produk hukum yang baik dan efisien dalam mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Desa, dan dilakukan bimbingan ternis dan evalusi persiapan yang maksimal terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak ada permasalahan dilapangan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ALFATONI
Date Deposited:	14 Sep 2021 02:11
Last Modified:	14 Sep 2021 02:11
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25899

Actions (login required)

View Item