KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

RIHDO PARSADA LUMBAN TOBING, LAKSAMANA (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. S1 thesis, universitas jambi.

	Text laksamana rihdo parsada lumban tobing _B10017067-2[1]-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text cover.pdf Download (99kB)
	Text persetujuan.pdf Download (101kB)
	Text pengesahan .pdf Download (111kB)
	Text Abstrak (1).pdf Download (507kB)
	Text BAB I.pdf Download (514kB)
	Text BAB IV.pdf Download (507kB)
	Text Daftar Pustaka (1).pdf Download (508kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatife yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum dalam KUHP agar pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum saat ini dan mempertegas tentang kasus penghinaan terhadap Presiden untuk dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan adanya aturan yang dibuat kembali dalam pembaharuan hukum saat ini agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. Kata Kunci : Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakilnya, Kebijakan Hukum Pidana.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	TOBING
Date Deposited:	16 Sep 2021 02:10
Last Modified:	16 Sep 2021 02:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25981

Actions (login required)

View Item