ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

KAWIRIAN, WHISNU (2021) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. S1 thesis, universitas jambi.

	Text SKRIPSI WISNU__.pdf Download (2MB)
	Text COVER.pdf Download (323kB)
	Text PERSETUJUAN & PENGESAHAN.pdf Download (285kB)
	Text ABSTRAK WISNU.pdf Download (431kB)
	Text BAB 1_.pdf Download (162kB)
	Text BAB IV KESIMPULAN_.pdf Download (176kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: M. WHISNU KAWIRIAN Pembimbing Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konstruksi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di mana terkait pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 2) implikasi hukum terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil karena tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan kehilangan hak prestitius sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya. Kata Kunci: Pengaturan, Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi. v

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General) L Education > LA History of education
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	KAWIRIAN
Date Deposited:	21 Sep 2021 03:35
Last Modified:	21 Sep 2021 03:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26246

Actions (login required)

View Item