Afriani, Nur (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI. S1 thesis, hukum tata negara.
![]() |
Text
SKRIPSI NUR AFRIANI oke-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB) |
![]() |
Text
COVER NUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (53kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN & PENGESAHAN NUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (47kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK NUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (80kB) |
![]() |
Text
BAB I NUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (273kB) |
![]() |
Text
BAB IV NNUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (36kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAK1 NUR AFRIANI-dikonversi.pdf Download (137kB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga honorer berdasarkan Hukum Kepegawaian di Indonesia dan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, objek penelitian ini adalah hukum positif yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berdasarkan penelitian hukum terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 (duatiga) jenis data yaitu: data primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PP No. 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum maksimal, minimnya komunikasi antar instansi pemerintahan, serta tidak adanya upaya dari Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadikan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer menjadi semakin tidak jelas terutama berkaitan dengan sistem gaji, proses rekrutmen dan kejelasan status. Dalam hal ini tenaga honorera mengalami ketidakpastian secara hukum. Kata Kunci: Implementasi, Peeraturan Pemerintah, Tenaga Honorer
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | AFRIANI |
Date Deposited: | 27 Sep 2021 04:14 |
Last Modified: | 27 Sep 2021 04:14 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26392 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |