Ilahi, Anesha Iliana (2021) KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PROSES ACARA DI PENGADILAN AGAMA JAMBI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.84/Pdt.G/2020/PA.Jmb). S1 thesis, hukum perdata.
![]() |
Text
Skripsi-Anesha Iliana Ilahi B10014283-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB) |
![]() |
Text
coveranesa-dikonversi.pdf Download (12kB) |
![]() |
Text
ilovepdf_merged (2).pdf Download (362kB) |
![]() |
Text
Abstrak-Anesha Iliana Ilahi B10014283.pdf Download (285kB) |
![]() |
Text
(BAB I)Skripsi-Anesha Iliana Ilahi B10014283.pdf Download (545kB) |
![]() |
Text
Bab 4-Anesha Iliana Ilahi B10014283.pdf Download (183kB) |
![]() |
Text
Daftar Pusaka-Anesha Iliana Ilahi B10014283.pdf Download (187kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Adapun yang menjadi perumusan masalah ialah apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara di Pengadilan Agama Jambi (Studi Kasus Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama jambi tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb ialah bahwa hakim menerima kehadiran alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara peradilan agama jika telah memenuhi persyaratan formil dan materiilnya. Dengan mendasar pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, pada perkara ini alat bukti elektronik menjadi dasar persangkaan hakim dalam sebuah perkara sehingga kedudukan alat bukti elektronik menjadi bukti persangkaan hakim. Oleh karena itu disarankan, sebaiknya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata harus sudah mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perceraian, Hukum Acara Peradilan Agama
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | ILAHI |
Date Deposited: | 27 Sep 2021 04:04 |
Last Modified: | 27 Sep 2021 04:04 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26421 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |