PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN SAROLANGUN

DARMAWAN, RAJU (2021) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN SAROLANGUN. S1 thesis, universitas jambi.

[img] Text
Skripsi Raju .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (633kB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (104kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (85kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (184kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (416kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (87kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (219kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; 2) untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan pada reklamasi pasca tambang batubara di PT. Mineral Bara Perkasa, PT. Minimax dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan reklamasi pasca tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Dinas ESDM Provinsi Jambi; 2) penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklamasi pasca tambang batubara pada PT. Mineral Bara Perkasa dan PT. Sarolangun Prima Could di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi bahwa pengenaan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi bekas tambang batubara di Provinsi Jambi, hanya berupa teguran lisan, tertulis. Teguran lisan, teguran tertulis dalam kaitan perpanjangan izin yang tidak segera diurus. Hal ini dilakukan hampir seluruh perusahaan pertambangan batubara di wilayah Provinsi Jambi. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Reklamasi Pasca Tambang Batubara.

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LA History of education
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Darmawan
Date Deposited: 23 Sep 2021 02:13
Last Modified: 23 Sep 2021 02:13
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26487

Actions (login required)

View Item View Item