STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKS-KOMBATAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)

BINTANG, MUHAMMAD (2021) STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP EKS-KOMBATAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS). S1 thesis, ILMU HUKUM.

	Text KATA PENGANTAR-dikonversi.pdf Download (93kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (102kB)
	Text COVER-dikonversi.pdf Download (86kB)
	Text ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (29kB)
	Text BAB I-dikonversi.pdf Download (136kB)
	Text BAB IV-dikonversi.pdf Download (33kB)
	Text FULL SKRIPSI-dikonversi.pdf Download (470kB)
	Text Lembar Pengesahan dan Persetujuan.pdf Download (400kB)

Abstract

ABSTRAK HAM dan Negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal menjamin stabilitas internal suatu negara. HAM menjadi pembatas untuk negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM internasional dan bentuk tanggung jawab negara sehubungan dengan pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS yang berstatus Stasteless. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan HAM Internasional dalam upaya melindungi hak-hak orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 serta upaya untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang berusaha untuk memenuhi HAM WNI eks-ISIS yang berstatus stateless. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran yang terjadi akan menghasilkan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM yaitu: (1) pemberlakuan prinsip exhaustion of local remedies; (2) pembentukan hybrid court; (3) penggunaan yurisdiksi International Criminal Court. Kata Kunci : Kewarganegaraan, Stateless WNI Eks-ISIS, Perlindungan HAM Internasional, Tanggung Jawab Negara.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	BINTANG
Date Deposited:	23 Sep 2021 06:55
Last Modified:	23 Sep 2021 06:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26507

Actions (login required)

View Item