Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jusraini, Zihan-Zikriyan (2021) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKIPSI FULL TEXT.pdf Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (54kB)
	Text halaman Pengesahan skripsi.pdf Download (282kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebarluasan produk hukum daerah khususnya di daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi yang diinput melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat sanksi administratif yang diterapkan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengambilan data rekapitulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daeah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya Biro Hukum Provinsi Jambi dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Kota Jambi. Penyebarluasan produk hukum daerah sangatlah penting karena bertujuan untuk memunculkan internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam Peraturan yang telah diundangkan sehingga terbangun interaksi dengan masyarakat agar timbulnya pemahaman serta kepatuhan. Kewajiban penyebarluasan produk hukum daerah juga diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 253 dan 254 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyebarluasan produk hukum daerah melalui JDIH telah diamanatkan kepada Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012, dan memiliki peran penting yakni untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkualitas. Hasil penelitian ini yakni masih tidak sempurnanya penyebarluasan produk hukum daerah di Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui sistem JDIH, terdapat beberapa faktor terutama dalam teknis penginputan produk hukum ke situs JDIH. Disamping kewajiban pemerintah daerah dalam penyebarluasan produk hukum melalui JDIH terdapat sanksi administratif namun tidak pernah diterapkan. Kata kunci : Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, JDIH, Sanksi Administratif, Fiksi Hukum

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	JUSRAINI
Date Deposited:	27 Sep 2021 07:25
Last Modified:	27 Sep 2021 07:25
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/26710

Actions (login required)

View Item