DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PRAPERADILAN YANG OBJEKNYA PENETAPAN TERSANGKA

Harahap, Maya intan (2021) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PRAPERADILAN YANG OBJEKNYA PENETAPAN TERSANGKA. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text SKRIPSI LENGKAP.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (233kB)
	Text Halaman persetujuan,Halaman pengesahan.pdf Download (219kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (249kB)
	Text BAB I.pdf Download (578kB)
	Text BAB V.pdf Download (268kB)
	Text Daftar Pustaka (2).pdf Download (306kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam menetapkan tersangka pada perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasikan dan menfnterprestasi. Temuan skripsi menunjukkan bahwa: 1)Pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditemui dalam KUHAP, Keputusan Bersama Mahkejapol No. 08/KMA/1984, No. M. 02 –KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/JA/3/1984, No. Pol. Kep/ 04/III/1984; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. 2)Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb ialah dengan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan di persidangan dan juga ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, yang mana penetapan tersangka oleh penyidik PPNS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai saran untuk menjamin terlaksananya putusan praperadilan, seharusnya ada aturan hukum yang tegas mengatur pelaksanaan putusan praperadilan dan PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam proses penetapan tersangka harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas sebagai PPNS. Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Praperadilan; Tersangka

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	HARAHAP
Date Deposited:	08 Oct 2021 07:26
Last Modified:	08 Oct 2021 07:26
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27000

Actions (login required)

View Item