PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORAG(TRAFFICKING) DENGAN MODUS MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAMBI

PRATAMA, TEGAR RAMADHAN (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORAG(TRAFFICKING) DENGAN MODUS MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAMBI. S1 thesis, HUKUM, ILMU HUKUM.

	Text SKRIPSI TEGAR fix cetak keras.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SKRIPSI TEGAR fix cetak keras.pdf Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (419kB)
	Text halaman persetujuan, halaman pengesahan skripsi.pdf Download (504kB)
	Text abstrak.docx Download (39kB)
	Text bab 1.docx Download (95kB)
	Text bab 4.docx Download (38kB)
	Text daftar pustaka.docx Download (48kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TRAFFICKING) dengan modus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) studi kasus di wilayah POLDA Jambi. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TRAFFICKING) dengan modus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) studi kasus di wilayah POLDA Jambi. Perumusan Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TRAFFICKING) dengan modus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) studi kasus di wilayah POLDA Jambi?, 2) Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TRAFFICKING) dengan modus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) studi kasus di wilayah POLDA Jambi.?. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban perdagangan orang (TRAFFICKING) studi kasus di wilayah POLDA Jambi dan kendala-kendala apa saja dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) korban tindak pidana trafficking studi kasus di wilayah hukum POLDA Jambi. Kesimpulan dari Hasil Penelitian menunjukkan: 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban tenaga kerja wanita di wilayah polda jambi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan korban yang telah berdamai, proses hukumnya tidak kepada tingkat kejaksaan (proses penuntutan). 2) Polisi sebagai pihak penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan kordan tindak pidana perdagangan orang. Adapun kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan korban wanita di wilayah polda jambi yakni dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu dari faktor hukum, lemahnya penegakan hukum, faktor masyarakat, lemahnya sosialisasi perundang-undangan, tingginya tingkat kemiskinan. Saran: Penyidik ke depannya dapat melakukan penegakan hukum yang lebih tegas lagi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik umum yang pada hakikatnya antara korban dan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat saja berdamai akan tetapi perdamaian tersebut tidak bisa menghentikan proses hukumnya terhadap pelaku. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan, Tenaga Kerja Wanita

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pratama
Date Deposited:	11 Nov 2021 07:09
Last Modified:	11 Nov 2021 07:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27595

Actions (login required)

View Item