sasmita, susi (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PARA PENGUNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, ilmu hukum.
![]() |
Text
Susi Sasmita (B10017017)-SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (167kB) |
![]() |
Text
persetujuan dan pengesahan.pdf Download (529kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (438kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (254kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengaturan penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa? 2)Bagaimana akibat hukum pengaturan penegakan hukum pidana bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1)Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis. 2)Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. 3)Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | SASMITA |
Date Deposited: | 25 Nov 2021 06:39 |
Last Modified: | 25 Nov 2021 06:39 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27896 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |