PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PASCA TAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BARA HARMONI BATANG ASAM KABUPATEN BUNGO

HASBI, HASBI (2021) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PASCA TAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BARA HARMONI BATANG ASAM KABUPATEN BUNGO. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
Skripsi Full.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (457kB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (18kB)
[img] Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf

Download (92kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (7kB)
[img] Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (402kB)
[img] Text
BAB IV PENUTUP.pdf

Download (93kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (221kB)

Abstract

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAANKEWAJIBAN PASCA TAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BARA HARMONI BATANG ASAMKABUPATEN BUNGO YASIR HASBI RRB100160 48 ABSTRAK Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, di mana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintahan daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk pengawasan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk pengawasan pemerintahan daerah sudah ada tapi belum maksimal karena masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan (2) tinda lanjut pemerintahan daerah dalam halini adalah menegakkan sanksi administrasi jika memang masih ada perusaahan yang tidak mengindahkan. Kata Kunci: Pengawsan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: HASBI
Date Deposited: 06 Dec 2021 07:35
Last Modified: 06 Dec 2021 07:35
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28098

Actions (login required)

View Item View Item