Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Tidak Tercatat Dalam Repertorium

ilhami, muhamad faezal (2021) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Tidak Tercatat Dalam Repertorium. Wajah Hukum. ISSN 2598-604X

	Text cover tesis faezal.pdf Download (25kB)
	Text PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (164kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text BAB V.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta tidak tercatat dalam repertorium dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum repertorium yang tidak lengkap dan administrasi perkantoran yang kurang baik. Perumusan Masalah agar pembahasan lebih terarah dan tersistematis sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan penelitian, maka berikut perumusan masalah yang akan diteliti: 1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Tidak Tercatat Dalam Repertorium? 2. Bagaimana akibat hukum repertorium yang tidak lengkap dan administrasi perkantoran yang kurang baik?. Hasil Dan Pembahasan: dalam UUJN tidak diatur secara tegas bagaimana tanggung jawab notaris jika tidak mencatatkan ke dalam repertorium. Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri. Akibat hukum dari tidak lengkapnya repertorium serta tidak baiknya tata kelola kantor notaris pada prinsipnya tidak berimplikasi langsung kepada kekuatan ataupun keberadaan perjanjian. Tetapi kewajiban Notaris dalam membuat dan mengesahkan buku daftar akta, kemudian melakukan pelaporan rutin tiap bulan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah ini merupakan kewajiban administratif yang wajib dilaksanakan oleh Notaris. Kewajiban notaris ini sudah jelas diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris pasal 58 ayat 1 sudah jelas diatur kewajiban yang harus dilakukan notaris., yang jika terjadi pengingkaran maupun pelanggaran dapat dikenai sanksi etik dengan sanksi berjenjang. Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta, Repertorium. The Notary's Responsibility for Deeds Not Recorded in the Repertorium ABSTRACT The purpose of this thesis research is to identify and analyze the responsibility of the notary to the deed not recorded in the repertoire and to identify and analyze the legal consequences of an incomplete repertoire and poor office administration. Problem Formulation so that the discussion is more focused and systematic in accordance with the aims and objectives of the research, the following formulation of the problem will be studied: 1. What is the Notary's Responsibility for Deeds Not Recorded in the Repertorium? 2. What are the consequences of incomplete repertoire law and poor office administration? Results and Discussion: the UUJN does not explicitly stipulate the responsibilities of a notary if he does not register it in the repertoire. However, it should be understood that in principle the notary is obliged to protect the interests of the parties involved in the legal act, requiring the notary to carry out proper procedures in the process of making the deed so that no party is harmed by the deed. Notaries are responsible for what is witnessed, namely what is seen, heard and also carried out by the Notary as a public official in carrying out his position. Guarantee the deed that he made the truth/certainty of the date of the deed, the truth of the signatures contained in the deed, the identity of the people present (comparanten), as well as the place where the deed was made, while the truth of the statements or documents itself is only certain between the parties themselves. The legal consequences of the incomplete repertoire and poor governance of the notary office do not, in principle, have direct implications for the strength or existence of the agreement. However, the Notary's obligation to make and ratify the register of deeds, then carry out regular monthly reporting by the Notary to the Regional Supervisory Council is an administrative obligation that must be carried out by the Notary. This obligation of a notary is clearly regulated in Law Number 2 of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of a notary, Article 58 paragraph 1, it is clear that the obligations that must be carried out by a notary must be carried out, which in case of denial or violation can be subject to ethical sanctions. with tiered sanctions. Keywords: Notary's Responsibilities, Deed, Repertorium.

Type:	Article
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	ILHAMI
Date Deposited:	08 Dec 2021 02:46
Last Modified:	08 Dec 2021 02:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28240

Actions (login required)

View Item