KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945

jannah, wardatul (2021) KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945. S1 thesis, ilmu hukum.

	Text FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text coverr.pdf Download (35kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (355kB)
	Text BAB 1.pdf Download (234kB)
	Text BAB 2.pdf Download (204kB)
	Text BAB 3.pdf Download (182kB)
	Text BAB 4.pdf Download (40kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengisisan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan dengan cara pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statutal Approach), dan pendekatan Sejarah (Historical Approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya bahan hukum diinterpretasi dan dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang penting di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasaan. Dewan Perwakilan Rakyat ialah wakil rakyat yang berada ditingkat pusat dan terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semakin kuat karna diberi kewenangan penuh terhadap pembentukan undang-undang yang sebelumnya dipegang oleh Presiden.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	JANNAH
Date Deposited:	08 Dec 2021 03:15
Last Modified:	08 Dec 2021 03:15
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28299

Actions (login required)

View Item