Pengaturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Nugraha, Rafli (2021) Pengaturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text SKRIPSI RAFLI TERBARU .pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB)
	Text COVER.pdf Download (211kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (199kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (247kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (299kB)
	Text BAB I.pdf Download (451kB)
	Text BAB IV.pdf Download (301kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (351kB)

Abstract

ABSTRAK PENGATURAN HAK PILIH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH: RAFLI NUGRAHA B10016252 Pada era reformasi ini, terdapat wacana tentang pemulihan hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Umum. Adapun keinginan pemulihan hak tersebut didasarkan pada perkembangan proses demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan hak pilih sebagai hak dasar yang tidak dapat disimpangi/dilanggar oleh negara. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah hak pilih bagi anggota TNI dan Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimanakah penghapusan hak pilih anggota TNI dan Polri dalam persfektif HAM? Adapun tipe penelitian yang digunakam dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pada 3 (tiga) periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih dalam Pemilu. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih pada anggota TNI dan Polri dihilangkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan hukum tentang hak pilih menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis belumlah sinkron satu dengan yang lainnya. Hal ini dikerenakan kriteria partisipasi dan keterwakilan sebagaimana termaksud dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah terwujud. Kata Kunci: Hak Pilih, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemilihan Umum.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	NUGRAHA
Date Deposited:	08 Dec 2021 06:30
Last Modified:	08 Dec 2021 06:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28355

Actions (login required)

View Item