ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (PlT)GUBERNUR DAlAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

PRIYATMOKO, AZHAR (2021) ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (PlT)GUBERNUR DAlAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. S1 thesis, ilmu huKum.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (929kB)
	Text COVER.pdf Download (206kB)
	Text PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (9kB)
	Text PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (149kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (291kB)
	Text BAB I.pdf Download (494kB)
	Text BAB IV.pdf Download (304kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (357kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 2) untuk mengetahui dan menganalis akibat hukum terhadap kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah faktanya belum jelas dan tegas, karena kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam Permendagri No. 74 Tahun 2016 bertentangan atau terjadi disharmonisasi norma/konflik norma dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.20-3/99; 2) akibat hukum terhadap kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, bahwa kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam Mengesahkan Peraturan Daerah Tentang APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tidak sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat, dan juga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4). . Kata kunci: Kewenangan, Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PRIYATMOKO
Date Deposited:	08 Dec 2021 06:34
Last Modified:	08 Dec 2021 06:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28356

Actions (login required)

View Item