TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ridho, Muhamad (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Ilmu Hukum.

[img] Text
SKRIPSI MUHAMAD RIDHO B10016285 .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (842kB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (211kB)
[img] Text
PERSETUJUAN.pdf

Download (203kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (247kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (255kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (442kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (299kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (341kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan hubungan Unit Kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut dengan lembaga lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak serta merta karena Indonesia menganut “supreme konstitusi,” segala sesuatu yang Presiden lakukan jika itu tidak dilarang (secara tekstual) oleh konstitusi adalah konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut “supreme konstitusi” dan paham “demokrasi,” atau yang juga disebut “Negara demokrasi konsitusional”. Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. jadi batasan kewenangan Presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu merupakan batasan bahwa Presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, hubungan kelembagaan antara Kantor Staf Kepresidenan dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupun antara Kantor Staf Kepresidenan dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden,

Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: RIDHO
Date Deposited: 08 Dec 2021 06:31
Last Modified: 08 Dec 2021 06:31
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28358

Actions (login required)

View Item View Item